Berita Terbaru

Kondisi pembayaran cicilan rumah di Indonesia semakin memprihatinkan. Hal ini tercermin dari penurunan kualitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yang bahkan lebih buruk dibandingkan saat masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Data Statistik Sistem Keuangan Indonesia per Juni 2025 dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) KPR mencapai 3,24%, melampaui […]

Pertemuan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan sejumlah pengembang properti besar—termasuk Ciputra, Lippo, Agung Sedayu, Sinarmas Land, Summarecon, dan Alam Sutera—berlangsung di hotel mewah Raffles Jakarta. Agenda utama bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan menyusun strategi percepatan program pembangunan 3 juta rumah dengan standar kualitas yang bisa dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Menteri PKP,

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dhony Rahajoe, menanggapi rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait pengurangan luas minimal rumah subsidi. Menurutnya, kebijakan ini perlu dikaji lebih dalam, terutama dari sisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia. “Jadi kalau kita lihat di kota-kota besar ya, di negara

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menuturkan, kuota rumah subsidi naik 90.000 unit. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai lonjakan kuota rumah subsidi saat ini terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Saat ini, pemerintah memberikan kuota rumah subsidi sebanyak 350.000 unit. Dia menuturkan, hal ini jadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap rakyat untuk memiliki hunian.